Dorong Regulasi PT Kewirausahaan Sosial dan Advokasi Kebijakan

PT Kewirausahaan Sosial dan Advokasi Kebijakan

PT Kewirausahaan Sosial dan Advokasi Kebijakan: Mendorong Regulasi yang Mendukung – Perusahaan Terbatas (PT) Kewirausahaan Sosial (KS) merupakan entitas bisnis yang menggabungkan misi sosial dengan profitabilitas. Berbeda dengan perusahaan konvensional yang fokus utama pada keuntungan finansial, PT KS secara eksplisit mengintegrasikan tujuan sosial dalam strategi bisnisnya. Advokasi kebijakan berperan krusial dalam mendorong keberhasilan PT KS dengan memastikan adanya lingkungan regulasi yang mendukung pertumbuhan dan dampak sosialnya.

Advokasi kebijakan dalam konteks ini meliputi berbagai upaya untuk mempengaruhi pembuatan, implementasi, dan evaluasi regulasi yang relevan dengan operasional dan dampak PT KS. Hal ini mencakup pengumpulan data, analisis kebijakan, lobi kepada pembuat kebijakan, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewirausahaan sosial.

PT Kewirausahaan Sosial dan Advokasi Kebijakan berperan penting dalam mendorong terciptanya regulasi yang mendukung perkembangan sektor ini. Suksesnya usaha ini bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan, seperti yang dijelaskan secara detail di artikel ini: PT Kewirausahaan Sosial: Menciptakan Nilai Tambah bagi Masyarakat dan Lingkungan. Oleh karena itu, advokasi kebijakan yang efektif menjadi kunci agar PT Kewirausahaan Sosial dapat beroperasi secara optimal dan berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan berkelanjutan.

Regulasi yang tepat akan memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha-usaha sosial ini.

Contoh PT Kewirausahaan Sosial yang Sukses di Indonesia

Salah satu contoh PT KS yang sukses di Indonesia adalah (nama PT KS dan deskripsi singkat, serta dampak sosialnya. Contoh: sebuah perusahaan yang memproduksi produk ramah lingkungan dari bahan daur ulang, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Sebaiknya diganti dengan contoh nyata yang terverifikasi). Keberhasilannya tidak terlepas dari strategi bisnis yang inovatif dan dukungan kebijakan yang kondusif.

PT Kewirausahaan Sosial dan Advokasi Kebijakan berperan krusial dalam mendorong regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Salah satu kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan untuk meningkatkan skala dan dampak operasional. Untuk mencapai hal ini, pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting, seperti yang dibahas lebih lanjut dalam artikel ini: Memanfaatkan Teknologi untuk Meningkatkan Skala dan Dampak PT Kewirausahaan Sosial.

Dengan demikian, advokasi kebijakan yang efektif harus juga mempertimbangkan integrasi teknologi untuk memastikan keberlanjutan dan dampak yang lebih luas dari PT Kewirausahaan Sosial. Regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi akan sangat membantu dalam mencapai tujuan tersebut.

Perbandingan Tiga Model Bisnis PT Kewirausahaan Sosial

Berikut perbandingan tiga model bisnis PT KS yang berbeda, menunjukkan bagaimana strategi dan tantangan dapat bervariasi tergantung pada model yang dipilih:

Model Bisnis	Tujuan Sosial	Strategi Pendanaan	Tantangan
Model Pemasaran Sosial (Social Marketing)	Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terkait isu sosial tertentu (misalnya, kesehatan, lingkungan).	Pendanaan dari donasi, hibah, dan penjualan produk/jasa.	Mencapai skala yang luas, mengukur dampak sosial, dan bersaing dengan perusahaan konvensional.
Model Bisnis Sosial (Social Business)	Menyelesaikan masalah sosial spesifik melalui inovasi produk/jasa yang berkelanjutan.	Pendanaan dari penjualan produk/jasa, investasi sosial, dan pinjaman mikro.	Mencapai profitabilitas yang cukup untuk keberlanjutan, dan mengelola ekspektasi investor sosial.
Model Hibrida (Hybrid Model)	Menggabungkan elemen dari model pemasaran sosial dan bisnis sosial.	Pendanaan dari berbagai sumber, termasuk donasi, hibah, penjualan produk/jasa, dan investasi sosial.	Menyeimbangkan tujuan sosial dan profitabilitas, serta mengelola kompleksitas pendanaan yang beragam.

Pentingnya Regulasi yang Mendukung PT Kewirausahaan Sosial

Regulasi yang mendukung sangat penting bagi keberhasilan PT KS. Regulasi yang jelas dan kondusif dapat menarik investasi, memudahkan akses pendanaan, dan memberikan kerangka hukum yang kuat bagi operasional PT KS.

PT Kewirausahaan Sosial dan Advokasi Kebijakan berperan penting dalam mendorong lahirnya regulasi yang mendukung berbagai sektor, termasuk isu-isu sosial yang krusial. Salah satu contohnya adalah bagaimana regulasi yang tepat dapat melindungi kesejahteraan hewan. Perlu diperhatikan bagaimana kewirausahaan sosial bisa berkontribusi signifikan dalam hal ini, seperti yang dibahas dalam artikel ini: Kewirausahaan Sosial dan Kesejahteraan Hewan: Mempromosikan Perlakuan yang Etis terhadap Hewan.

Dengan demikian, advokasi kebijakan yang efektif menjadi kunci agar usaha-usaha tersebut dapat berkembang dan berdampak positif, sekaligus memperkuat peran PT Kewirausahaan Sosial dan Advokasi Kebijakan dalam menciptakan perubahan yang lebih baik.

“Regulasi yang mendukung PT Kewirausahaan Sosial bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan mendorong dampak sosial yang signifikan.” – (Nama Pakar dan Sumber Kutipan, sebaiknya diganti dengan kutipan nyata dari pakar yang kredibel).

Regulasi yang Mendukung PT Kewirausahaan Sosial

Perkembangan perusahaan-perusahaan kewirausahaan sosial (social enterprise) di Indonesia menuntut adanya regulasi yang responsif dan mendukung. Keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif akan memberikan kepastian hukum, menarik investor, dan mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan. Sayangnya, kerangka regulasi yang ada masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu segera diatasi.

Regulasi yang Relevan di Indonesia

Saat ini, belum ada regulasi khusus di Indonesia yang secara spesifik mengatur PT Kewirausahaan Sosial. Namun, beberapa regulasi umum dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan berbagai peraturan turunannya. Selain itu, beberapa kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) juga relevan, meskipun tidak secara langsung mengatur bentuk badan hukum PT Kewirausahaan Sosial.

Kekurangan dan Hambatan Regulasi yang Ada

Kekurangan utama regulasi yang ada adalah kurangnya definisi dan pengakuan legal yang jelas terhadap PT Kewirausahaan Sosial. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam berbagai aspek operasional, mulai dari perizinan, perpajakan, hingga akuntansi. Ketiadaan regulasi khusus juga membuat sulit untuk membedakan PT Kewirausahaan Sosial dengan jenis perusahaan lain, sehingga potensi insentif dan dukungan khusus menjadi terbatas. Peraturan perpajakan yang belum mengakomodasi model bisnis unik PT Kewirausahaan Sosial juga menjadi hambatan. Misalnya, pengakuan terhadap dampak sosial sebagai bagian dari kinerja perusahaan masih belum terintegrasi dengan baik dalam sistem perpajakan.

Usulan Perbaikan Regulasi

• Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) khusus yang mendefinisikan PT Kewirausahaan Sosial secara jelas, termasuk kriteria, tata cara pendirian, dan kewajiban pelaporannya.
• Penyederhanaan proses perizinan dan pengurusan legalitas untuk PT Kewirausahaan Sosial.
• Pemberian insentif perpajakan yang spesifik, misalnya pengurangan pajak penghasilan atau pembebasan pajak tertentu, dengan mempertimbangkan dampak sosial yang dihasilkan.
• Pengembangan standar akuntansi dan pelaporan yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, selain aspek finansial.
• Pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha PT Kewirausahaan Sosial dalam hal pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pengukuran dampak sosial.

Perbandingan Regulasi dengan Negara Lain

Beberapa negara telah menerapkan regulasi yang lebih komprehensif untuk mendukung PT Kewirausahaan Sosial. Contohnya, di Inggris terdapat Company Act 2006 yang memungkinkan pembentukan Community Interest Company (CIC), sedangkan di Amerika Serikat banyak negara bagian yang memiliki bentuk badan hukum khusus untuk social enterprises. Regulasi-regulasi tersebut umumnya memberikan pengakuan hukum yang jelas, insentif perpajakan, dan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi PT Kewirausahaan Sosial. Perbedaan utama terletak pada tingkat detail dan dukungan yang diberikan pemerintah terhadap sektor ini.

Ilustrasi Dampak Positif Regulasi yang Baik

Regulasi yang baik akan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi PT Kewirausahaan Sosial. Dengan adanya kepastian hukum dan insentif, lebih banyak investor akan tertarik untuk berinvestasi di sektor ini. Hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan inovasi dalam solusi sosial. Secara sosial, regulasi yang baik akan mendorong penyelesaian berbagai permasalahan sosial, seperti pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Misalnya, dengan adanya insentif perpajakan, PT Kewirausahaan Sosial yang fokus pada pengelolaan sampah dapat memperluas operasinya, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi masalah lingkungan. Hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan kualitas hidup masyarakat.

PT Kewirausahaan Sosial dan Advokasi Kebijakan berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha sosial. Upaya advokasi kebijakan yang efektif tak lepas dari ketersediaan modal yang cukup. Untuk itu, menarik investasi menjadi krusial, seperti yang dibahas dalam artikel PT Kewirausahaan Sosial dan Investasi Dampak: Menarik Modal untuk Perubahan Sosial , yang menekankan pentingnya strategi penggalangan dana.

Dengan regulasi yang mendukung dan akses pendanaan yang terjamin, PT Kewirausahaan Sosial dapat berkembang pesat dan berkontribusi lebih besar bagi masyarakat.

Tantangan dan Peluang PT Kewirausahaan Sosial di Indonesia

Perkembangan Perusahaan Terbatas (PT) Kewirausahaan Sosial (KS) di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Namun, perjalanan mereka tidak tanpa hambatan. Bagian ini akan mengulas tantangan utama yang dihadapi PT KS di Indonesia, mengungkap peluang pertumbuhannya di masa depan, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai keberlanjutan.

Tantangan Utama PT Kewirausahaan Sosial di Indonesia

PT KS di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan dan dampaknya. Tantangan ini berasal dari berbagai aspek, mulai dari akses permodalan hingga regulasi yang masih belum sepenuhnya mendukung.

• Akses Permodalan yang Terbatas: Mendapatkan pendanaan seringkali menjadi kendala utama. Sumber pendanaan yang terbatas, persyaratan permodalan yang ketat dari lembaga keuangan konvensional, dan kurangnya pemahaman investor tentang model bisnis PT KS, membuat akses modal menjadi sulit.
• Regulasi yang Belum Memadai: Ketiadaan kerangka regulasi yang komprehensif dan spesifik untuk PT KS menciptakan ketidakpastian hukum dan operasional. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.
• Pengukuran Dampak yang Kompleks: Mengukur dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan PT KS seringkali kompleks dan membutuhkan metodologi yang tepat. Ketiadaan standar pengukuran yang baku menyulitkan evaluasi kinerja dan akuntabilitas.
• Keterbatasan Sumber Daya Manusia: PT KS membutuhkan tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidang sosial, lingkungan, dan manajemen bisnis. Keterbatasan SDM yang berkualitas dan berpengalaman menjadi kendala dalam pengembangan organisasi.

Peluang dan Potensi Pertumbuhan PT Kewirausahaan Sosial

Meskipun menghadapi tantangan, PT KS di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesadaran masyarakat akan isu sosial dan lingkungan, serta dukungan dari berbagai pihak membuka jalan bagi ekspansi dan inovasi PT KS.

PT Kewirausahaan Sosial dan Advokasi Kebijakan memang perlu dorongan regulasi yang kuat agar dapat berkembang optimal. Salah satu kunci keberhasilannya terletak pada aksesibilitas terhadap pembinaan dan pendanaan. Untuk itu, peran inkubator dan akselerator bisnis sangat krusial, seperti yang dijelaskan secara detail dalam artikel ini: Peran Inkubator dan Akselerator Bisnis dalam Mendukung Pertumbuhan PT Kewirausahaan Sosial.

Dengan dukungan tersebut, PT Kewirausahaan Sosial dapat lebih siap menghadapi tantangan dan berkontribusi nyata pada pembangunan berkelanjutan, sehingga advokasi kebijakan yang efektif menjadi semakin penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif.

• Peningkatan Minat Investor: Semakin banyak investor, baik domestik maupun internasional, yang tertarik untuk berinvestasi di PT KS. Hal ini didorong oleh kesadaran akan investasi berdampak (impact investing) dan potensi keuntungan finansial yang berkelanjutan.
• Dukungan Pemerintah: Pemerintah Indonesia semakin memberikan dukungan terhadap perkembangan PT KS melalui berbagai kebijakan dan program. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
• Inovasi Teknologi: Teknologi digital dapat memberikan efisiensi dan jangkauan yang lebih luas bagi PT KS dalam menjalankan operasional dan mencapai target dampaknya.
• Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan: Kerjasama yang kuat antar pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi akan meningkatkan efektivitas dan dampak PT KS.

Strategi Keberlanjutan PT Kewirausahaan Sosial

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, PT KS perlu menerapkan strategi yang tepat. Strategi ini harus terintegrasi dan mempertimbangkan aspek finansial, sosial, dan lingkungan.

• Diversifikasi Sumber Pendanaan: PT KS perlu mengeksplorasi berbagai sumber pendanaan, seperti grant, pinjaman sosial, dan investasi dampak.
• Pengembangan Model Bisnis yang Berkelanjutan: Model bisnis harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dan mampu mendukung operasional jangka panjang.
• Pengukuran dan Pelaporan Dampak yang Transparan: PT KS perlu mengembangkan sistem pengukuran dan pelaporan dampak yang transparan dan terukur untuk meningkatkan akuntabilitas.
• Penguatan Kapasitas SDM: Investasi dalam pengembangan SDM sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas PT KS.

“Keberlanjutan PT Kewirausahaan Sosial sangat bergantung pada kemampuannya untuk membangun model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan secara finansial, sekaligus mampu mengukur dan melaporkan dampak sosial dan lingkungannya secara transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi kunci keberhasilan.” – [Nama Praktisi dan Jabatan]

Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan, PT Kewirausahaan Sosial dan Advokasi Kebijakan: Mendorong Regulasi yang Mendukung

Kolaborasi antar pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi sangat krusial bagi keberhasilan PT KS. Kerjasama ini dapat berupa pendanaan bersama, pembagian keahlian, dan pendampingan bisnis.

• Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan regulasi yang mendukung.
• Sektor swasta dapat memberikan pendanaan, akses pasar, dan keahlian manajemen.
• Masyarakat sipil dapat memberikan dukungan advokasi dan jejaring komunitas.
• Akademisi dapat memberikan penelitian, pendampingan, dan penyediaan SDM.

Studi Kasus Keberhasilan dan Kegagalan PT Kewirausahaan Sosial

Memahami keberhasilan dan kegagalan PT Kewirausahaan Sosial (PTKS) di Indonesia penting untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Studi kasus berikut akan mengkaji beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada keberhasilan maupun kegagalan PTKS, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika sektor ini.

Studi Kasus Keberhasilan: PT Kopi Kenangan

PT Kopi Kenangan, sebuah perusahaan minuman kopi yang menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial, merupakan contoh keberhasilan di Indonesia. Mereka berhasil menggabungkan model bisnis yang menguntungkan dengan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan dan lingkungan.

• Model Bisnis yang Inovatif: Kopi Kenangan berhasil menciptakan model bisnis yang efisien dan scalable, menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau dan strategi pemasaran yang efektif.
• Komitmen terhadap Karyawan: Perusahaan ini dikenal dengan program kesejahteraan karyawan yang komprehensif, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.
• Keterlibatan dalam Program Sosial: Kopi Kenangan aktif terlibat dalam berbagai program sosial, seperti mendukung petani kopi lokal dan berpartisipasi dalam inisiatif lingkungan.

Keberhasilan Kopi Kenangan menunjukkan bahwa kombinasi model bisnis yang kuat, komitmen terhadap aspek sosial dan lingkungan, serta strategi pemasaran yang tepat, dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan.

Studi Kasus Kegagalan: PT XYZ (Contoh Hipotesis)

Sebagai contoh hipotetis, bayangkan PT XYZ, sebuah PTKS yang fokus pada pemberdayaan petani melalui pemasaran produk pertanian organik. Meskipun memiliki niat mulia, PT XYZ mengalami kegagalan karena beberapa faktor.

• Kelemahan Manajemen: Kurangnya pengalaman manajemen dalam menjalankan bisnis berdampak pada pengelolaan keuangan yang buruk dan strategi pemasaran yang tidak efektif.
• Keterbatasan Akses Pasar: Kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas membatasi penjualan produk dan pendapatan perusahaan.
• Kurangnya Diversifikasi Pendanaan: Ketergantungan pada satu sumber pendanaan membuat perusahaan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Kegagalan PT XYZ (hipotesis) menunjukkan pentingnya manajemen yang handal, akses pasar yang luas, dan strategi pendanaan yang diversifikasi dalam keberhasilan PTKS. Kurangnya satu atau beberapa faktor tersebut dapat menyebabkan kegagalan, meskipun niat awal perusahaan mulia.

Perbandingan dan Pelajaran yang Dipetik

Perbandingan antara Kopi Kenangan dan PT XYZ (hipotesis) menunjukkan bahwa keberhasilan PTKS tidak hanya bergantung pada niat baik, tetapi juga pada kompetensi manajemen, strategi bisnis yang terukur, dan akses ke sumber daya yang memadai. Keberhasilan memerlukan keseimbangan antara misi sosial dan keberlanjutan bisnis. Kegagalan mengajarkan pentingnya perencanaan yang matang, pengelolaan risiko yang efektif, dan adaptasi terhadap perubahan pasar.

Faktor	Kopi Kenangan (Keberhasilan)	PT XYZ (Kegagalan – Hipotesis)
Manajemen	Kompeten dan berpengalaman	Kurang berpengalaman dan lemah
Model Bisnis	Inovatif dan scalable	Tidak efektif dan kurang scalable
Akses Pasar	Luas dan terintegrasi	Terbatas
Pendanaan	Diversifikasi	Tergantung pada satu sumber

Kesimpulan (untuk FAQ): PT Kewirausahaan Sosial Dan Advokasi Kebijakan: Mendorong Regulasi Yang Mendukung

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan umum terkait Perusahaan Terbatas (PT) Kewirausahaan Sosial dan advokasi kebijakan, beserta jawabannya. Pemahaman yang baik tentang hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan sektor kewirausahaan sosial yang berkelanjutan dan berdampak positif di Indonesia.

Definisi PT Kewirausahaan Sosial

PT Kewirausahaan Sosial adalah jenis perusahaan yang memiliki tujuan ganda: menghasilkan keuntungan finansial sekaligus menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Berbeda dengan perusahaan konvensional yang fokus utama pada profit, PT Kewirausahaan Sosial mengintegrasikan misi sosial ke dalam strategi bisnisnya. Keuntungan yang dihasilkan digunakan sebagian untuk mendukung misi sosial tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, sebuah PT Kewirausahaan Sosial yang bergerak di bidang pertanian organik mungkin mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk pelatihan petani lokal atau pengembangan infrastruktur pertanian berkelanjutan.

Peran Advokasi Kebijakan dalam Mendukung PT Kewirausahaan Sosial

Advokasi kebijakan memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan PT Kewirausahaan Sosial. Advokasi ini melibatkan berbagai upaya untuk mempengaruhi pembuatan dan implementasi kebijakan publik yang mendukung perkembangan sektor ini. Hal ini dapat berupa advokasi untuk regulasi yang lebih ramah terhadap PT Kewirausahaan Sosial, seperti insentif pajak, akses pendanaan khusus, atau kemudahan perizinan. Selain itu, advokasi juga dapat fokus pada penguatan regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan yang menjadi fokus misi sosial PT Kewirausahaan Sosial.

Tantangan yang Dihadapi PT Kewirausahaan Sosial di Indonesia

PT Kewirausahaan Sosial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain akses pendanaan yang masih terbatas, kurangnya pemahaman masyarakat dan investor tentang model bisnis ini, serta kerangka regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Persaingan dengan perusahaan konvensional juga menjadi tantangan, karena PT Kewirausahaan Sosial seringkali memiliki biaya operasional yang lebih tinggi akibat komitmen terhadap dampak sosial dan lingkungan. Selain itu, pengukuran dampak sosial yang efektif dan terukur masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak PT Kewirausahaan Sosial, sehingga sulit untuk menunjukkan nilai tambah mereka kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Kurangnya kapasitas SDM yang terlatih dalam manajemen sosial dan bisnis juga menjadi hambatan.